Pelayanan Publik Ibu Kota Buruk

ICW: Jangan Salahkan Masyarakat

Aprizal Rahmatullah - detikNews

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto menilai rendahnya tingkat integritas korupsi dalam pelayanan publik di Ibu kota disebabkan masyarakat juga mempunyai andil. Penilaian ini dianggap salah kaprah oleh Indonesian Corruption Watch (ICW).

"Jangan salahkan masyarakat, kalau pun menyuap, itu karena ia dalam posisi terpaksa. Dalam hal ini masyarakat punya kepentingan," ujar anggota monitoring pelayanan publik Ade Irawan saat dihubungi detikcom, Rabu (4/2/2009).

Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi yang memiliki tingkat integritas korupsi terendah dalam hal pelayanan publik. Survei ini dilakukan di 52 kabupaten/kota di 20 provinsi dengan melibatkan jumlah responden sebanyak 6.240 orang. Survei ini dilakukan selama tahun 2008.

Pemprov DKI, imbuh Ade, seharusnya jangan melempar kesalahan kepada masyarakat mengenai hasil survei ini. "Problemnya tetap ada di pemerintah (pemprov DKI)," imbuhnya.

Ade menambahkan, hasil survei KPK yang mencatat buruknya pelayanan publik di Ibu kota dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, karena memang kondisinya buruk. Kedua, responden di Jakarta lebih melek tentang hak-haknya.

"Masyarakat Jakarta lebih well informed bahwa secara umum (pelayanan publik) masih buruk," ungkapnya.

Namun, lanjut Ade, ia mengimbau KPK agar jangan hanya melakukan survei semata. Perlu ada tindakan lanjut agar hal semacam ini tidak terulang lagi.

"Jangan berhenti di survei saja, harus ada penindakan agar reformasi birokrasi berjalan," pungkasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK M Jasin juga menganggap upaya pencegahan praktek korupsi di DKI Jakarta masih rendah. Sebanyak 60 persen responden tidak melihat adanya kampanye antikorupsi di unit layanan yang mereka datangi.

(ape/mok)