Jurnal Bogor banner Caleg PBR Peduli Kaum Miskin

Bogor - Memperjuangkan hak-hak kaum miskin. Itulah agenda utama Sukrisno, calon legislatif (caleg) dari Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Bogor. “Banyak masalah. Contohnya saja masyarakat yang ingin berobat secara gratis tapi, sulit karena pihak rumah sakit terkadang mempersulit walaupun persyaratan sudah terpenuhi. Ini salah satu hal yang akan saya perjuangkan,” ungkap Sukrisno, caleg PBR nomor urut empat dari Dapil I Kabupaten Bogor.

Karena itu, ketika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan, tokoh Serikat Rakyat Miskin ini langsung membantu. Adalah Siti Pitriah (13 tahun), warga Kampung Babakan Cikeas, Kecamatan Babakanmadang yang menderita tumor di lutut sebelah kiri. Akibat penyakit ini, Siti putus sekolah dan hanya sampai kelas enam SD. ”Orangtuanya tak punya uang untuk biaya operasi di RSCM Jakarta. Saya akan perjuangkan supaya biaya operasinya bisa lebih ditekan,” jelasnya.

Informasi sementara, dibutuhkan biaya Rp 1.500.000 untuk operasi. “Saya dapat kabar dari RSCM, biaya operasi sekitar 1,5 juta,” jelas Sulaeman, ayah dari Siti. Sehari-harinya Sulaemen berprofesi sebagai buruh.

Sukrisno mengatakan, jika masyarakat meminta keringanan biaya, dan sudah membawa persyaratannya, pihak RS wajib untuk merawat pasien.

”Saya akan menindaklanjuti masalah seperti ini. Masyarakat pun tidak perlu takut lagi untuk datang ke RS jika di antara mereka ada yang sakit,” kata sukrisno yang akan berjuang merebut simpati warga di empat kecamatan ini.

Sukrisno mengungkapkan, selain sektor kesehatan, bidang perburuhan juga akan menjadi targetnya. Sebab masih banyak buruh yang baru seumur jagung bekerja sudah mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Saya diusung menjadi caleg oleh Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Apapun yang menyangkut soal perburuhan dan kesehatan mudah-mudahan saya bisa membantu, dengan segala kemampuan saya,” tegasnya.

Harapan Sukrisno, dari empat wilayah yaitu Cibinong, Citeureup, Babakanmadang, dan Sukaraja masyarakat bisa memberikan dukungan maksimal baginya. ”Selama ini mereka dipandang sebelah mata dan hak-haknya dirampas, saya dan teman-teman akan memperjuangkannya. Karena itu, saya akan berjuang maksimal jika dipercaya mengemban amanah,

Sumber http://www.jurnalbogor.com/

Pilih Caleg yang Sungguh Pembela Rakyat Miskin

Senin, 23 Februari 2009 | 00:19 WIB

Jakarta, Kompas - Dalam pemilihan umum mendatang, pilihlah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersungguh-sungguh membela rakyat miskin, bukan yang hanya berpura-pura.

Pesan itu disampaikan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (Spartan) dalam penyampaian manifesto politiknya di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta (22/2).

”Setelah reformasi dua kali pemilu, harapan rakyat dikhianati,” kata Agus Jabo, Koordinator Umum Spartan, dalam pidatonya yang disaksikan sekitar 800 peserta.

Setiap pemilu, tema kemiskinan selalu diangkat banyak partai politik. Ratusan ribu calon anggota legislatif pun berlomba-lomba turun ke kampung-kampung mendekati rakyat agar mendapat ”kursi empuk”. Namun, setelah terpilih, justru banyak dari mereka yang berkhianat.

Agus menyerukan kepada peserta yang hadir untuk memilih para aktivis pejuang kemiskinan dalam Pemilu 2009 mendatang. Ada sekitar 365 aktivis yang menjadi caleg dan tersebar di seluruh Indonesia.

Mereka yang hadir umumnya warga yang merupakan kelompok binaan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian pada persoalan kemiskinan.

Acara pun dikemas sederhana. Sebagian duduk di kursi lipat yang disediakan, sebagian duduk di lantai. Makanan ringan disajikan bolu kukus, arem-arem, dan segelas air mineral. Namun, ketika Indonesia Raya dikumandangkan, acara berlangsung khidmat. Ketika yel-yel diteriakkan, mereka pun menimpali penuh semangat.

Ririn Sefsani dari Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup yang juga berorasi mengajak semua pihak untuk menjadikan Pemilu 2009 sebagai momentum melakukan perubahan.

”Saya pribadi mendukung caleg siapa pun yang didukung rakyat dan membuat agenda-agenda perubahan prorakyat dan siap dikontrol rakyat,” ujarnya tegas.(sut)

SUMBER KOMPAS.

Sambutan pidato dalam acara launching Spartan

Pidato

Launching Spartan Jakarta 22 Februari 2009 Gd,Perpustakaan Nasional Salemba Jakarta Pusat

Ass Wr.Wb

Salam sejahtera bagi kita!!

Selamat siang bagi para hadirin dan hadirat yang telah menyediakan waktu luangngya untuk dapat hadir dalam acara launching/deklarasi spartan pada hari ini. Yang terhomat saya ucapkan terima kasih kepada panitia lauching spartan yang telah bersusah payah menyediakan waktu sehingga penyelenggaraan launching spartan ini dapat terselenggara! Salam perjuangan bagi kita semua…Serikat Rakyat Miskin Indonesia khususnya Ketua Umum serta jajaran atau pengurus struktur mulai dari tingkat pengurus POPRAM (Posko Perjuangan Rakyat Miskin) dan seluruh anggota Serikat Rakyat Miskin Indonesia ( SRMI) dimanapun berada. Hidup rakyat miskin !! yang ingin merubah nasib melalui perjuangan menuntut pemerataan kesejahteraan.

Pertama saya ingin memperkenalkan diri saya nama saya Benediktus Adu. atau kawan-kawan seperjuangan dan setempat tidur memanggil saya om Beni ? dengan ini saya dipercayakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah SRMI DKI Jakarta untuk berkompetisi dalam pemilu 2009 ini menjadi Calon Anggota DPD- DKI Jakarta yang selama ini pemilu diselenggarakan selalu diikuti oleh peserta pemilu yang kebanyakan calon dari masyarakat yang berkehidupan mapan secara ekonomi?, tapi bersama organisasi saya mau merubah pola padang masyarakat indonesia bahwa orang miskin tidak dapat menjadi peserta pemilu bahwa padangan semacam itu kurang begitu tepat !! karena berdasarkan UUD 45 Pasal 27.ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,dan Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Bagi saya untuk menjadi calon anggota DPD tidak harus berasal dari keluarga mapan?, dan saya pun berterima kasih kepada pengurus SRMI ditiap basis dan anggota yang ada di lima Wilayah Jakarta,untuk bekerja keras dalam hal pengumpulan dukungan kepada saya untuk menjadi calon Anggota DPD,sehingga terkumpul ± 3.600 dukungan KTP sehingga proses verivikasi faktual saya dinyatakan lolos oleh KPU DKI Jakarta diposisi no urut/pijit 10.

Dukungan saudara-saudari yang seperjuangan yang akan memperjuangkan prinsip kesejahteraan, dukungan perjuangan yang sudah diberikan oleh seluruh anggota SRMI dengan sempurna inim besar harapan saya agar tetap dijaga dan dipelihara dengan baik sehingga nanti disaat hari pemungutan suara Pemilu Legislatif 9 April 2009 ini dukungan saudara-saudari benar-benar menjadi kenyataan yang kita harapkan bersama untuk meraih suara terbanyak dan dapat menjadi perwakilan organisasi di DPD DKI nanti.

Perlu diketahui oleh seluruh pendukung dan seperjuangan bahwa saya akan berusaha berjuangan sekuat kemampuan daya saya yang ditopang oleh kontrol anggota SRMI dan masyarakat DKI Jakarta akan memperjuangakan program-program mendasar rakyat seperti Visi Misi saya. .

1. Hasil PAJAK,BUMN, TAMBANG, AIR dan KEKAYAAN ALAM kita harus dipergunakan untuk KEMAKMURAN RAKYAT!

2. APBN, diutamakan untuk subsidi Pendidikan dan Kesehatan Gratis, Bukan untuk Fasilitas Pejabat !

3. APBN digunakan untuk Meningkatkan Anggaran Penanggulangan BANJIR, bukan mendanai PENGGUSURAN Rumah dan Tempat Usaha RAKYAT !

4. Memperjuangkan Peningkatan Upah Buruh sesuai dengan standar Kebutuhan Hidup Layak.

5. Memperjuangkan Perubahan UU Anti Rakyat ( UU PM, UU BHP, UUK dll )

6. APBN digunakan untuk menciptakan Lapangan Kerja!

Demikian kata sambutan dari saya, apabila ada salah kata dan menyinggung perasaan semua hadirin saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.. ada pepatah Jangan Simpan Jarum Yang Patah, Jangan biarkan tidurku tidak nyenyak, Jangan biarkan makanku tidak enak, Jangan biarkan hari-hariku sesak, apabila salah kata saya meminta kata maaf.

Hormat saya

Benediktus Adu.

Pemberian kata sambutan pemutaran film pergerakan di Kamp Gusti Pejanaringan

Kembali, Rakyat Miskin Tolak Caleg Pro-Neoliberalisme dan Antek Imperialis

Berdikari Online, Jakarta: Sebanyak 300-an massa rakyat miskin dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi massa ke kantor KPU pusat, Jalan Iman Bonjol no. 29, Jakarta, siang tadi (19/02/09). Massa yang sebagian besar ibu-ibu ini, meminta KPU segera mencoret daftar caleg dan partai yang terindikasi sebagai pendukung kebijakan neoliberalisme dan antek imperialisme. Dalam aksinya, massa SRMI juga membawa keranda mayat yang ditutupi kain hijau, sebagai symbol atas penderitaan rakyat miskin atas caleg dan partai hasil pemilu 2004.

Massa menggelar aksinya persis di depan pintu keluar KPU. Meski demikian, aksi ini mendapat pengawalan ketat oleh puluhan aparat kepolisian. Dengan antusias, para ibu-ibu menerikkan slogan-slogan anti neoliberalisme dan anti imperialisme. Beberapa aktifis menyampaikan orasinya secara bergantian. Aksi ini juga dihibur oleh nyanyian perjuangan dari aktitis Serikat Pengamen Merdeka (SPM), yang membawakan sejumlah lagu-lagu perjuangan.



Marlo Sitompul, ketua umum SRMI, mengatakan, aksi ke kantor KPU bertujuan untuk meminta KPU agar segera mencoret atau mencabut sejumlah daftar nama caleg dan partai yang terindikasi sebagai pendukung neoliberalisme dan imperialisme. Menurutnya, dari puluhan ribu caleg yang ikut berkompetisi dalam pemilu 2009, terdapat sejumlah nama-nama yang sebenarnya terbukti aktif dalam menggolkan kebijakan neoliberal yang merugikan rakyat, seperti kenaikan harga BBM. Keterlibatan aktif rakyat dalam memberikan suaranya, tentu saja sangat menentukan nasibnya dalam lima tahun kedepan.



"Rakyat harus berani melawan segala bentuk politik uang, dan kalau bisa melaporkannya, karena politik uang justru menjadi faktor kendaraan bagi elit pencari kekuasaan. Setelah mereka berkuasa, mereka akan berpikir bagaimana caranya mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan pada saat kampanye, bahkan dalam jumlah yang lebih besar".



Hal senada juga disampaikan "Bin-bin" Firman Tresnadi. Menurutnya, kebijakan neoliberal yang sedang berlansung di Indonesia dipelihara dan dilaksanakan melalui sejumlah kaki tanganya di dalam negeri, termasuk sejumlah caleg dan partai politik. Untuk mengetahui mana partai pro-neoliberal, menurut Bin-bin, tinggal merujuk pada sepak terjang dan track record mereka selama di parlemen. Dalam kurun waktu 2004- 2009, ada puluhan produk UU pro-neoliberal yang dihasilkan, diantaranya; UU penanaman modal, UU minerba, UU sumber daya air, dan UU BHP. banyak diantara UU tersebut yang lansung didanai oleh lembaga-lembaga imperialis, seperti USAID dan Bank Dunia, kemudian dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar hukum untuk menjalakan reformasi neoliberal.



Sedangkan Rudi Hartono, perwakilan Berdikari online, menilai bahwa pemilu punya arti penting bagi kehidupan rakyat Indonesia ke depan. Jadi, pemilu tidak sekadar mencontreng dan memberikan suara, namun punya makna politik yang menentukan masa depan bangsa Indonesia; apakah mempertahankan situasi sekarang ini, yang berarti kemiskinan, sembako tetap mahal, penggusuran paksa, pendidikan mahal, dan pelayanan kesehatan yang sulit; ataukah mendorong perubahan politik untuk melahirkan pemerintahan baru yang lebih berpihak dan anti-neoliberal.



Menurut Rudi, karena suara rakyat punya makna politik dan menentukan, sehingga seyogianya benar-benar digunakan untuk mendukung caleg atau partai yang punya komitmen mensejahterakan rakyat. Rakyat harus berani menolak sogokan dan segala hal yang berbau politik uang. Sebaliknya, rakyat harus memulai mempertanyakan apa program caleg, bagaimana mewujudkannya, dan apa jaminannya supaya tidak dilanggar. "rakyat perlu terlibat aktif dalam mobilisasi-mobilisasi dan mendukung caleg aktifis kerakyatan"; ungkap Rudi Hartono.



Selain berorasi, beberapa perwakilan massa aksi juga diterima berdialog oleh pimpinan KPU. Dalam proses dialog itu, pihak KPU mengaku tidak punya kewenangan untuk mencoret atau mencabut caleg atau partai pro-neoliberalisme dan antek imperialis, karena bukan kewenangan KPU. Akan tetapi, KPU menganjurkan kepada organisasi-organisasi sosial untuk mengkampanyekan isu-isu semacam itu di tengah-tengah rakyat. Ini tentu akan menjadi pendidikan politik yang kritis bagi para pemilih.



Setelah menggelar aksi selama beberapa jam, massa SRMI akhirnya membubarkan diri secara tertib, dan kembali ke rumah masing-masing.

SRMI: Orang Miskin “Ogah” Jadi Objek Pemilu

Jakarta – Menjelang pemilu 2009, isu kemiskinan kembali menjadi dagangan partai-partai politik. Dengan mengangkat isu kemiskinan, diharapkan orang miskin akan memilih partai-partai tertentu. Padahal, rakyat miskin sadar bahwa selesai pemilu tidak ada satu partai pun yang memperjuangkan nasib orang miskin

“Partai-partai itu tidak tahu bahwa saat ini masyarakat semakin cerdas dan tidak begitu saja mudah dibeli dengan janji-janji. Orang miskin ogah jadi objek pemilu,” demikian pernyataan Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Marlo Sitompul ketika dihubungi, Kamis (26/2) di Jakarta.

Saat ini politik orang miskin dalam menghadapi pemilu, menurut Marlo, adalah mengambil semua sogokan partai-partai sebagai rezeki, tapi tak perlu mencoblos partainya, karena orang miskin tahu bahwa tidak akan ada perubahan nasib orang miskin lewat pemilu. “Ambil uangnya tapi jangan coblos partainya. Kalau perlu sekarang saatnya orang miskin yang menentukan harga pada partai-partai tersebut, jangan jual janji pada kami,” tegasnya.
“Tidak ada partai yang membela saat kami digusur. Tidak ada partai yang membela saat keluarga kami sakit. Tidak ada partai yang memperjuangkan pendidikan anak-anak kami,” demikian ujar Marlo.

Orang miskin kecewa dengan semua partai di DPR yang mengatasnamakan orang miskin atau wong cilik, namun dalam praktiknya justru ikut menindas orang miskin. “Contohkan, pada saat uang orang miskin di bidang kesehatan di selewengkan oleh PT Askes sebanyak Rp 1,2 triliun dalam program Askeskin (Asuransi Rakyat Miskin), mereka semua diam dan tidak bersuara. Bahkan mungkin ikut makan uang orang miskin itu,” tegasnya Jadi, menurutnya, setelah DPR baru terbentuk, maka penindasan dan pengisapan orang miskin akan terus berlangsung. “Semua undang-undang yang dikeluarkan oleh anggota dewan yang terhormat pasti akan merugikan rakyat, terutama rakyat miskin. Politik DPR akan selalu mengabdi pada kepentingan pemilik modal, menjual bangsa dan rakyatnya sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini orang miskin lebih memilih membangun kekuatannya sendiri secara independen dari partai-partai yang bercita-cita memperebutkan kursi di DPR. “Yang kita butuhkan saat ini adalah pemimpin yang bisa dipercaya” demikian ujarnya.

Kesehatan Gratis, Massal, dan Berkualitas bagi Seluruh Rakyat

"tiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dan keluarga, termasuk hak untuk mendapat makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan"

Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), artikel 25

Situasi Nasional Kesehatan

Tak jauh berbeda dari anggaran pendidikan yang hanya naik sedikit (0,2%) dari tahun sebelumnya, pada sidang paripurna DPR 16 Agustus 2007 Presiden SBY menyampaikan bahwa anggaran kesehatan dalam RAPBN 2008 hanya dialokasikan sebesar Rp 18,7 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dari pos APBN yang sama pada tahun sebelumnya- sebesar Rp 19,2 triliun. Sementara itu, alokasi RAPBN 2008 untuk pembayaran cicilan utang dan bunganya masih tetap tinggi- sebesar Rp 151 triliun. Di dalam negara miskin seperti Indonesia, dimana akses pelayanan kesehatan sangatlah langka dan mahal, pemerintahannya 'tega' mengalokasikan anggaran pembayaran utang luar negeri tujuh kali lipat lebih besar dari anggaran untuk kesehatan rakyatnya. Tindakan pemerintahan SBY-JK semacam demikian hanya masuk akal jika dipandang dari sudut kacamata neoliberal.

Lalu seperti apakah kondisi pelayanan kesehatan di negara ini. Beberapa fakta berikut dapat menjelaskan situasi yang sesungguhnya:

1. Minimnya anggaran kesehatan

Dalam laporan WHO (2005) untuk setiap penduduk Indonesia, pemerintah hanya mengalokasikan US$ 4 (sekitar Rp 34.000) per tahun untuk sektor kesehatan. Bandingkan hal ini dengan Malaysia yang pemerintahnya mengalokasikan US$ 77 (Rp. 654.000) per tahun per kapita. Hal tersebut bukanlah diakibatkan terlalu banyaknya penduduk Indonesia. Secara umum, walau jumlah penduduknya terbanyak di Asia Tenggara, alokasi anggarannya (dihitung berdasarkan persen PDB dan APBN) masih terhitung paling rendah di wilayah yang sama. Selain itu, pengeluaran rakyat secara swadaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masih sangat tinggi. Tabel di bawah (berangka tahun 2002) dapat menjelaskannya.

No. Negara Total Biaya Kesehatan terhadap PDB (%) Anggaran Pemerintah untuk Kesehatan terhadap Total Anggaran (%) Pengeluaran Masyarakat untuk Kesehatan terhadap Total Biaya Kesehatan (%)

1. Brunei Darussalam 3.1 5.4 20,0
2. Kamboja 8.1 20.5 75.5
3. INDONESIA 2.7 3.1 76.3
4. Laos 3.4 5,0 62,0
5. Malaysia 2.5 5.8 41.2
6. Myanmar 2.2 6.5 82.9
7. Filipina 3.4 6.7 54.3
8. Singapura 3.5 6.7 64.3
9. Thailand 3.7 11.4 42.6
10. Vietnam 5.2 6.5 74.2
11. Jepang 7,8 15,4 23,3

2. Minimnya tenaga kesehatan.

Saat ini jumlah dokter di Indonesia mencapai 70 ribu orang- terdiri dari dokter umum 50 ribu (1 dokter per 4200 penduduk ), dan dokter spesialis 20 ribu (1 dokter per 10.500 penduduk). Lulusan dokter per tahun (dari 52 fakultas kedokteran) hanya 5.000 orang. Dari lulusan dokter baru ini, hanya 2.500 yang meneruskan profesi sebagai dokter. Tidak heran akhirnya muncul realitas 30 persen puskesmas di Indonesia tak memiliki dokter dan 60% rumah sakit tidak memiliki dokter spesialis. Begitupun dengan dokter spesialis. Dalam hal ketersediaan tenaga dokter spesialis, Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain . Menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Fachmi Idris, saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 30 ribu dokter umum dan 45 ribu dokter spesialis bedah. Sedangkan, ketersediaan tenaga perawat, ahli gizi, apoteker dan sanitarian (ahli kesehatan lingkungan) kondisinya sama buruknya dengan dokter. Jumlah keempat profesi tersebut secara berturut-turut sampai dengan 2003 diperkirakan hanya sebanyak 233.116 orang (1 perawat per 900 penduduk ), ±500 orang (1 ahli gizi per 420.000 orang ), 12.000 orang (1 apoteker per 20.000 penduduk) dan 12.461 orang (1 sanitarian per 16.850 penduduk).

3. Minimnya (kualitas dan kuantitas) infrastruktur kesehatan

Kuantitas infrastruktur kesehatan sangat berkaitan dengan jumlah rumah sakit, puskesmas, dan posyandu. Sampai saat ini jumlah rumah sakit, puskesmas di Indonesia berturut-turut tercatat 1.112 unit , 7.452 unit , dan 240.828 unit . Jumlah tersebut tidaklah cukup bagi 210 juta rakyat Indonesia. Lihat saja, saat ini rasio jumlah ranjang rumah sakit per penduduk hanya sekitar 6:10.000. Kondisi demikian juga yang dapat menyebabkan minimnya penyerapan tenaga kesehatan nantinya. Secara kualitas, pelayanan kesehatan di Indonesia juga masih minim dan tidak merata. Tak jarang kita temui di rumah-rumah sakit rujukan provinsi masih kekurangan fasilitas semacam mobil ambulans maupun peralatan medik semacam ct-scan. Hal barusan sudah tidak aneh lagi di bumi nusantara ini.

4. Tingginya harga obat-obatan

Di tengah-tengah alam raya kekayaan tanaman medisinal (obat-obatan) begitu luar biasa, harga obat-obatan di Indonesia masih sangat tinggi. Secara umum, harga obat-obatan di Indonesia lebih tinggi dari harga internasional- bahkan termasuk yang tertinggi di Asia . Sebagai sesama negara yang jumlah penduduk miskinnya besar di Asia, harga obat-obatan kita kurang lebih tiga kali lipat harga di Cina dan India. Tingginya harga ini menyebabkan pengeluaran rakyat kita untuk obat-obatan dapat mencapai 40% dari total biaya perawatan kesehatan. Padahal di sisi lain kebutuhan obat-obatan terus meningkat di dalam negeri. Berikut ini adalah penyebab tingginya harga obat-obatan di negeri kita:

- Lemahnya industri farmasi nasional akibat minimnya perhatian pemerintah dan tingginya ketergantungan pada bahan baku impor .

- Monopolistiknya korporasi-korporasi farmasi internasional dalam pasar obat dalam negeri . Akibatnya walau tidak berbeda secara kualitas, obat generik produk korporasi yang harganya jauh lebih tinggi lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat dibanding obat generik keluaran pemerintah.

5. Masih diskriminatifnya (akses) pelayanan kesehatan.

Bukan rahasia lagi jika pelayanan kesehatan untuk peningkatan kualitas hidup manusia belum bisa diakses dan dirasakan secara merata dan mudah oleh kalangan rakyat miskin, baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal yang diakibatkan oleh tingginya biaya kesehatan yang ada dan tingkat perekonomian rakyat yang masih buruk ini secara langsung juga berakibat pada diskriminasi pelayanan rumah sakit bagi rakyat miskin. Meski pemerintah, melalui Depkes dan PT. Askes telah mengeluarkan program-program semacam Askeskin, Gakin, dll, dampaknya terhadap rakyat miskin masih kurang. Hal tersebut disebabkan oleh: minimnya sosialisasi pemerintah, efisiensi yang lemah, 'kebandelan' si rumah sakit, dan minimnya anggaran yang dialokasikan. Yang terakhir ini malah diperburuk dengan rencana pengurangan alokasi dana Askeskin pada RAPBN 2008 .

Kesemua kondisi di atas, yang beberapa di antaranya saling berkaitan, menyebabkan kondisi kesehatan rakyat sebagai berikut:

- Resiko penyakit menular seperti malaria , DBD , dan tuberkulosis/TBC (sebagaimana laporan pembangunan manusia UNDP 2004) paling tinggi di antara sesama negara ASEAN.

- Sampai tahun 2006, jumlah kasus polio di Indonesia merupakan 18,5% total jumlah penderita polio didunia. Indonesia menduduki rangking ke 3 setelah Nigeria (629 kasus) dan Yaman (476 kasus).

- Rata-rata usia harapan hidup (UHH) penduduk Indonesia saat ini terendah di ASEAN . Hal ini antara lain disebabkan karena sebagian besar rakyat tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan.

- Angka kematian ibu Indonesia tercatat 380 per 100.000 kelahiran hidup

- Angka kematian bayi tercatat 33 per 1.000 kelahiran hidup

Juga kondisi gizi rakyat sebagai berikut:

- 1,7 juta balita terancam gizi buruk dan sekitar 4 juta ibu hamil dan ibu menyusui menderita gangguan anemia karena kekurangan zat besi

- 350 ribu dari 4 juta bayi lahir dengan berat badan rendah

- 5 juta dari 18 juta Balita menderita gizi kurang,

- 10 juta dari 31 juta anak usia sekolah menderita anemia gizi,

- 3,5 juta dari 10 juta remana putri mengalami anemia gizi

- 30 juta dari 118 juta usia produktif mengalami Kurang Energi Kronik (KEK),

- 5 juta dari 9 juta USILA mengalami anemia gizi.

Kita sangat yakin bahwa jika sistem pelayanan kesehatan seperti sekarang masih terus diterapkan, kondisi kesehatan dan gizi mayoritas rakyat Indonesia tidak akan membaik. Apalagi setelah arus neoliberalisme (baca: liberalisasi) masuk ke sistem pelayanan kesehatan, dapat dipastikan kondisi tersebut di atas malah akan semakin memburuk. Maka dari itu, bagi rakyat Indonesia jalan yang terbaik adalah:

1. Menggratiskan seluruh layanan kesehatan diberbagai jenjangnya- pendanaan untuk penggratisan (beserta poin-poin berikutnya) diperoleh dari penyitaan harta koruptor, penghapusan utang luar negeri dan nasionalisasi pertambangan asing.

2. Menambah dan memeratakan jumlah dan kualitas infrastruktur pelayanan kesehatan dan institusi pendidikannya (fakultas kedokteran, sekolah farmasi, fakultas kesehatan masyarakat, sekolah perawat, dll) di seluruh Indonesia dengan tidak lupa meningkatkan pembangunan kualitas lingkungan hidup- terutama di wilayah yang rentan penyebaran penyakit.

3. Meningkatkan insentif bagi dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, dan sanitarian.
4. Menerapkan sistem dokter keluarga secara utuh di wilayah Indonesia sebagai bagian dari pemassalan pelayanan kesehatan.

5. Mewajibkan penggunaan obat generik bagi seluruh fasilitas kesehatan publik beserta menerapkan hukuman yang berat bagi dokter yang berkolusi dengan apotek dan korporasi farmasi.

6. Membangun industri farmasi nasional yang besar dan mandiri- dalam tahap awal (sampai dapat memanfaatkan sendiri kekayaan tanaman medisinal) penghapusan pajak impor bahan baku dan PPN dapat dilakukan.

Bercermin Dari Nasionalisasi Migas di Venezuela

PDVSA adalah perusahaan migas yang telah dinasionalisasikan oleh negara Venezuela. Pada awal nasionalisasinya perusahaan ini terus merugi dengan pendapatan tahun 2004 hanya sebesar 64,5 milyar dollar AS. Pada tahun berikutnya, perusahaan ini menyumbang negara sebesar 10,3 milyar dollar AS, termasuk pajak, royalti, serta program-program sosial.

Dengan selesainya sertifikasi cadangan minyak terbesarnya di Sungai Orinoco, Venezuela sekarang menjadi produsen minyak terbesar di dunia setelah menambah cadangan minyak dari 77 milyar barrel menjadi 312 milyar barrel, melampui cadangan minyak terbesar dunia di Arab Saudi sebesar 260 milyar barrel.
Dengan adanya keadaan seperti ini pendapatan dari bidang migas di Venezuela menjadi transparan. Kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat pun makin jelas. Bahkan PDVSA sekarang berhasil menjadi perusahaan migas nomor tiga terbesar di dunia (setelah Exxon dan Chevron) dan menawarkan minyak murah untuk kebutuhan warga miskin di New York, Alaska dan London.
Sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan demikian, pertanyaannya adalah mungkinkah hal semacam itu juga terjadi di Indonesia yang masih “mustahil” ini?.
Sumber : Wandy N Tuturoong
(Asia, Latin America and Africa Solidarity)

Presiden Venezuela Hugo Chavez menegaskan bahwa revolusi sosial yang dijalankannya sudah berada di jalur yang benar

CARACAS, SENIN - Presiden Venezuela Hugo Chavez menegaskan bahwa revolusi sosial yang dijalankannya sudah berada di jalur yang benar. Dia juga menegaskan, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia selain dari sosialisme.

Getty Images/Mario Tama

Presiden Venezuela Hugo Chavez

Hal itu disampaikan Chavez pada peringatan 10 tahun dia berkuasa, Senin (2/2), di ibu kota Caracas. Dia berpidato di bawah patung ”Bapak Revolusi” Simon Bolivar, yang menjadi sumber inspirasi perjuangan Chavez.

Pada tahun 1819, Bolivar membentuk Kolombia Besar, sebuah federasi yang sekarang ini terbagi-bagi menjadi Venezuela, Kolombia, Panama, dan Ekuador.

Peringatan 10 tahun Chavez itu juga dihadiri Presiden Nikaragua Daniel Ortega, Presiden Honduras Jose Manuel Zelaya, Presiden Bolivia Evo Morales, Perdana Menteri Dominika Roosevelt Skerrit, dan Wakil Presiden Pertama Kuba Jose Ramon Machado.

Ribuan rakyat Venezuela pun memperingati 10 tahun berkuasanya Chavez dengan berpesta. Chavez menjadikan hari peringatan > kern 251mmenghimpun pendukungnya agar mendatangi Caracas.

”Sepuluh tahun lalu, pada hari seperti ini, pedang (yang dibawa Bolivar) hadir kembali setelah 200 tahun. Sepuluh tahun lalu, Bolivar menjelma menjadi rakyat dan kembali dengan pedang pembebasannya,” ungkapnya mengacu pada saat pertama kali dia mengambil sumpahnya pada tahun 1999.

Kehadiran para pemimpin Amerika Latin itu sekaligus digunakan untuk melakukan pertemuan dalam kerangka pembentukan Inisiatif Alternatif Bolivarian atau Alba. Inisiatif yang dikemukakan Venezuela dan Kuba pada tahun 2004 itu untuk memajukan zona perdagangan bebas Amerika Latin sebagai penangkal atas upaya-upaya perdagangan bebas AS di kawasan tersebut.

”Terdapat beberapa kesalahan dan ketidakefisienan dalam 10 tahun yang telah berlalu, tetapi juga ada perubahan positif bagi negara yang jangan dibalikkan lagi,” kata Luis Fuenmayor Toro, rektor di Central University of Venezuela.

Toro memuji bisnis-bisnis strategis yang kini berada di tangan negara, proyek-proyek infrastruktur pemerintah, program- program sosial dan meningkatnya partisipasi warga sehingga rakyat Venezuela sekarang tidak lagi mudah dimanipulasi seperti pada masa lalu.

Terbelah

Peringatan yang diselenggarakan menjelang referendum nasional pada 15 Februari itu oleh sejumlah pengkritik Chavez dianggap sebagai cara pemimpin berhaluan sosialis itu untuk menang dalam referendum amandemen konstitusi Venezuela.

Amandemen itu dimaksudkan untuk membuka jalan bagi Chavez berkuasa lebih dari dua kali masa jabatan. Konstitusi Venezuela sekarang ini membatasi masa jabatan seorang presiden hanya dua periode.

Jajak pendapat terbaru yang dilakukan Datanalisis menunjukkan, sekitar 51,1 persen warga Venezuela menyatakan mendukung referendum itu, sedangkan 48,1 persen mengatakan menolak. Hal itu menunjukkan terbelahnya rakyat Venezuela, antara yang mendukung dan menentang Chavez untuk berkuasa lebih dari dua periode.

Oposisi mengatakan, amandemen itu akan mengakhiri prinsip perputaran kekuasaan. Rakyat Venezuela sebelumnya telah menolak upaya serupa oleh Chavez untuk membolehkan kekuasaan presiden yang tak terbatas, pada usulan perubahan konstitusi secara luas pada akhir tahun 2007.

Jika Chavez kalah dalam referendum pada 15 Februari nanti, dia harus turun dari jabatan presiden pada tahun 2013. (AP/AFP/Reuters/OKI)

Liberalisasi Pendidikan Tinggi

Oleh Anita Lie

Dalam bukunya, The Outliers, Malcolm Gladwell membeberkan kisah orang-orang sukses dan gagal. Beberapa di antaranya Bill Gates, Bill Joy (Sun Microsystem), dan Steve Job (Apple Computer).

Salah satu faktor pendukung keberhasilan seseorang adalah kesempatan. Banyak dari orang sukses (misalnya Bill Gates, Bill Joy, and Paul Allen) dalam The Outliers berasal dari kelas sosio ekonomi menengah dan atas sehingga bisa mengakses pendidikan bermutu.

Sebaliknya, saat kesempatan itu ditiadakan, seorang dengan IQ 195, Chris Langan (bandingkan: IQ Albert Einstein 150) harus putus kuliah karena ketiadaan biaya dan berakhir sebagai buruh tani dengan berbagai kepahitan. Di antara kedua titik ini, ada kisah Steve Jobs dari keluarga sederhana yang berhasil mengubah hidupnya dan dunia melalui perusahaan Apple Computer. Meski tidak berasal dari keluarga kaya, Steve Jobs hidup di Silicon Valley dan bergaul dengan para insinyur Hewlett Packard. Pesan dari kisah-kisah ini, kesempatan merupakan pintu awal menuju keberhasilan.

Salah satu fungsi pendidikan adalah memberi kesempatan itu untuk mengurangi jumlah orang yang berakhir seperti Chris Langan dan Steve Jobs. Jika The Outliers ditulis dalam versi Indonesia, pasti ada banyak kisah Chris Langan dan Steve Jobs ala Indonesia yang bisa menjadi latar belakang pembuatan kebijakan pendidikan atau keputusan negara maupun institusi. Kebijakan yang masih menuai kontroversi adalah UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Ketika sektor-sektor yang memenuhi kepentingan publik dan tidak diharapkan memberi keuntungan material, pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Pada era ini, ada pergeseran cara pandang dan praktik terhadap sektor-sektor itu.

Liberalisasi pendidikan

Pasar sebagai salah satu pranata civil society dikendalikan pelaku bisnis. Saat pelaku bisnis menjelajahi dan menguasai sumber-sumber daya dalam pasar, lahan-lahan yang secara historis merupakan usaha untuk kemashalatan orang banyak sehingga diselenggarakan oleh negara seperti pendidikan dan kesehatan, kini mulai menjadi garapan pelaku bisnis.

Salah satu dampak positif UU BHP adalah transformasi di PTN. Jerat birokrasi yang berwujud kurang efisien mulai bisa diperbaiki. Sementara itu kalangan yang masih memercayai nilai-nilai sosial demokratis mengkhawatirkan terjadinya liberalisasi pendidikan. Meski Pasal 4 UU BHP sudah mengatur bahwa badan hukum pendidikan bersifat nirlaba, fenomena liberalisasi pendidikan tinggi sudah amat terasa. Berbagai jalur yang disediakan PTN—mulai dari jalur Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNM-PTN) hingga jalur khusus dan mandiri—memberi berbagai paket dengan prosentase masing-masing.

Yang dikeluhkan adalah alokasi penerimaan dengan biaya minimal kian makin dikurangi prosentasenya, Sedangkan alokasi penerimaan melalui jalur khusus atau mandiri, bertambah. Praktik ini dilakukan PTN guna menambah jumlah pendapatan sehingga bisa memperbaiki mutu. Formula alokasi disusun tiap PTN, dengan melihat kepentingan institusional PTN itu, dengan standar mutu yang ingin dicapai dan biaya yang harus ditanggung. Padahal alokasi jalur subsidi dan jalur khusus ini tidak sesuai dengan prosentase penduduk miskin di Indonesia. Akibatnya, kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meniti jalur keberhasilan seperti Steve Jobs makin tertutup.

Para penganut nilai-nilai sosial demokratis berpendapat UU BHP tidak berpihak kepada rakyat, bahkan cenderung melindungi yang kuat. Dikhawatirkan bertambahnya jumlah orang macam Chris Langan dan Lintang (dalam Laskar Pelangi) yang berpotensi tinggi tetapi tidak mendapat kesempatan pendidikan, akan menjadi enerji negatif di masyarakat.

Alternatif Solusi

Sementara perdebatan tentang subsidi negara untuk PTN atau PTS masih berlangsung dan mungkin tidak akan pernah reda, kisah-kisah Chris Langan dan Lintang akan terus terjadi di seluruh Nusantara. Dana subsidi pemerintah memang sudah dikucurkan ke berbagai PTN dan PTS, di antaranya melalui program hibah dan kompetisi. Dua alternatif solusi perlu dipertimbangkan guna meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi sambil tetap berjuang mencapai target mutu dan menjaga equilibrium antara layanan pendidikan tinggi sebagai entitas yang nirlaba dan eksploitasi pelaku bisnis dalam sektor pendidikan. (Dikotomi PTN an PTS tak lagi relevan saat mereka besaing memerebutkan ceruk pasar).

Alternatif pertama adalah memberi dan meningkatkan jumlah beasiswa pemerintah melalui lembaga mandiri. Lembaga kepanjangan tangan pemerintah ini bertugas menseleksi kelayakan calon penerima beasiswa secara jujur dan transparan. Penyaluran beasiswa bisa dilakukan melalui PTN maupun PTS. Namun calon penerima bebas memilih PT mana yang dituju (asal sudah terakreditasi, misalnya). Melalui cara ini, PTN dan PTS diberi kesempatan untuk bersaing secara adil guna meningkatkan mutu dan menjadikan lembaga pilihan mahasiswa.

Alternatif kedua melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Selama ini beberapa korporasi melalui lembaga filantropis (di antaranya Tanoto Foundation, Djarum, Sampoerna Foundation dan lainnya), sudah cukup berperan dalam ikut mencerdaskan bangsa dengan memberi beasiswa bagi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Kontribusi dari korporasi ini perlu dihargai. Apapun motifnya, kontribusi ini sudah terbukti menciptakan banyak Steve Jobs yang bisa berperan bagi bangsa dan masyarakat.

Penghargaan dari pemerintah berupa pemotongan pajak bagi sumbangan filantropis untuk pendidikan setara dengan zakat, akan memicu lembaga lain maupun individu melakukan tindakan serupa.

Anita Lie Guru Besar Unika Widya Mandala, Surabaya; Anggota Komunitas Indonesia untuk Demokrasi

Biaya Pengobatan Dan Pendidikan Mahal, SRMI Unjuk Rasa

Jum'at, 27 Februari 2009, 09:46 WIB

k-three

Mahalnya biaya pendidikan dan pengobatan bagi masyarakat kecil terlebih untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat membuat Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Jatim melakukan aksi unjukrasa di gedung DPRD Jatim. Jumlah peserta aksi diperkirakan sebanyak 100 orang dimana peserta aksi merupakan perwakilan dari beberapa SRMI di daerah kabupaten maupun kota di Jatim.

Kembali, Rakyat Miskin Tolak Caleg Pro-Neoliberalisme dan Antek Imperialis

Berdikari Online, Jakarta: Sebanyak 300-an massa rakyat miskin dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi massa ke kantor KPU pusat, Jalan Iman Bonjol no. 29, Jakarta, siang tadi (19/02/09). Massa yang sebagian besar ibu-ibu ini, meminta KPU segera mencoret daftar caleg dan partai yang terindikasi sebagai pendukung kebijakan neoliberalisme dan antek imperialisme. Dalam aksinya, massa SRMI juga membawa keranda mayat yang ditutupi kain hijau, sebagai symbol atas penderitaan rakyat miskin atas caleg dan partai hasil pemilu 2004.

Massa menggelar aksinya persis di depan pintu keluar KPU. Meski demikian, aksi ini mendapat pengawalan ketat oleh puluhan aparat kepolisian. Dengan antusias, para ibu-ibu menerikkan slogan-slogan anti neoliberalisme dan anti imperialisme. Beberapa aktifis menyampaikan orasinya secara bergantian. Aksi ini juga dihibur oleh nyanyian perjuangan dari aktitis Serikat Pengamen Merdeka (SPM), yang membawakan sejumlah lagu-lagu perjuangan. Marlo Sitompul, ketua umum SRMI, mengatakan, aksi ke kantor KPU bertujuan untuk meminta KPU agar segera mencoret atau mencabut sejumlah daftar nama caleg dan partai yang terindikasi sebagai pendukung neoliberalisme dan imperialisme. Menurutnya, dari puluhan ribu caleg yang ikut berkompetisi dalam pemilu 2009, terdapat sejumlah nama-nama yang sebenarnya terbukti aktif dalam menggolkan kebijakan neoliberal yang merugikan rakyat, seperti kenaikan harga BBM. Keterlibatan aktif rakyat dalam memberikan suaranya, tentu saja sangat menentukan nasibnya dalam lima tahun kedepan. "Rakyat harus berani melawan segala bentuk politik uang, dan kalau bisa melaporkannya, karena politik uang justru menjadi faktor kendaraan bagi elit pencari kekuasaan. Setelah mereka berkuasa, mereka akan berpikir bagaimana caranya mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan pada saat kampanye, bahkan dalam jumlah yang lebih besar". Hal senada juga disampaikan "Bin-bin" Firman Tresnadi. Menurutnya, kebijakan neoliberal yang sedang berlansung di Indonesia dipelihara dan dilaksanakan melalui sejumlah kaki tanganya di dalam negeri, termasuk sejumlah caleg dan partai politik. Untuk mengetahui mana partai pro-neoliberal, menurut Bin-bin, tinggal merujuk pada sepak terjang dan track record mereka selama di parlemen. Dalam kurun waktu 2004- 2009, ada puluhan produk UU pro-neoliberal yang dihasilkan, diantaranya; UU penanaman modal, UU minerba, UU sumber daya air, dan UU BHP. banyak diantara UU tersebut yang lansung didanai oleh lembaga-lembaga imperialis, seperti USAID dan Bank Dunia, kemudian dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar hukum untuk menjalakan reformasi neoliberal. Sedangkan Rudi Hartono, perwakilan Berdikari online, menilai bahwa pemilu punya arti penting bagi kehidupan rakyat Indonesia ke depan. Jadi, pemilu tidak sekadar mencontreng dan memberikan suara, namun punya makna politik yang menentukan masa depan bangsa Indonesia; apakah mempertahankan situasi sekarang ini, yang berarti kemiskinan, sembako tetap mahal, penggusuran paksa, pendidikan mahal, dan pelayanan kesehatan yang sulit; ataukah mendorong perubahan politik untuk melahirkan pemerintahan baru yang lebih berpihak dan anti-neoliberal. Menurut Rudi, karena suara rakyat punya makna politik dan menentukan, sehingga seyogianya benar-benar digunakan untuk mendukung caleg atau partai yang punya komitmen mensejahterakan rakyat. Rakyat harus berani menolak sogokan dan segala hal yang berbau politik uang. Sebaliknya, rakyat harus memulai mempertanyakan apa program caleg, bagaimana mewujudkannya, dan apa jaminannya supaya tidak dilanggar. "rakyat perlu terlibat aktif dalam mobilisasi-mobilisasi dan mendukung caleg aktifis kerakyatan"; ungkap Rudi Hartono. Selain berorasi, beberapa perwakilan massa aksi juga diterima berdialog oleh pimpinan KPU. Dalam proses dialog itu, pihak KPU mengaku tidak punya kewenangan untuk mencoret atau mencabut caleg atau partai pro-neoliberalisme dan antek imperialis, karena bukan kewenangan KPU. Akan tetapi, KPU menganjurkan kepada organisasi-organisasi sosial untuk mengkampanyekan isu-isu semacam itu di tengah-tengah rakyat. Ini tentu akan menjadi pendidikan politik yang kritis bagi para pemilih. Setelah menggelar aksi selama beberapa jam, massa SRMI akhirnya membubarkan diri secara tertib, dan kembali ke rumah masing-masing