Janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat pencairan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2009 benar-benar dibuktikan. Jumat (9/1), Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo secara simbolis menyerahkan pagu anggaran dan kegiatan kepada 42 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Penyerahan ini mewakili 722 SKPD yang telah siap melaksanakan kegiatan dan pembangunan pada tahun 2009 mendatang.
Seperti diketahui APBD DKI 2009 saat ini sudah sepenuhnya selesai dievaluasi oleh Departemen Dalam Negeri dan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI melaui surat Keputusan Ketua DPRD DKI Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 6 Januari. Karena itu, seluruh SKPD sudah bisa melaksanakan kegiatan dan program kerja sesuai dengan plafon APBD DKI 2009. Dengan adanya pencairan tepat waktu ini, kepala SKPD diharapkan dapat mengendalikan dan menguasai serta bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran secara bijak, transparan, dan tepat sasaran.
Atas prestasi ini, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, mengaku gembira. Ia berharap seluruh SKPD dapat menggunakan APBD DKI 2009 untuk membangun kota Jakarta dan menyejahterakan warga. Bahkan, Fauzi Bowo, juga mengaku bersyukur, sebab di tengah terpaan krisis ekonomi global, APBD DKI 2009 mampu meningkat Rp 2,02 triliun dibanding tahun sebelumnya, yakni dari Rp 20,39 triliun di tahun 2008 menjadi Rp 22,42 triliun di tahun 2009. Pagu dan kegiatan SKPD tahun anggaran 2009, menurut dia, berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan tahun 2009 merupakan awal penerapan dimensi dan sistem baru dalam pengelola keuangan daerah paska penataan organsiasi Pemprov DKI berdasarkan Perda No 10 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Struktur Pemprov DKI.
“Hal ini penting saya ingatkan, karena dari pengamatan menunjukkan rendahnya penyerapan, timbulnya duplikasi maupun penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran umumnya bersumber dari kelemahan perencanaan,”kata Fauzi Bowo dalam acara Penyerahan Pagu dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2009 di Balaikota, Jumat (9/1). Dia mencermati komposisi anggaran aparatur pada tahun-tahun sebelumnya relatif besar dan sulit disesuaikan. Dengan perampingan organisasi, belanja aparatur perlu dialihkan secara bertahap untuk meningkatkan belanja publik. Komposisi APBD 2009 yang telah ditetapkan antara lain pendapatan daerah sebesar Rp 20,67 triliun yang bersumber pada PAD Rp 11,13 triliun (53,85 persen) dan dana perimbangan Rp 9,54 triliun (46,15 persen). Belanja daerah sebesar Rp 22,29 triliun yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung Rp 6,86 triliun dan Belanja Langsung Rp 15,42 triliun. Bidang yang memperoleh anggaran terbesar diantaranya bidang pendidikan Rp 5,27 triliun, pekerjaan umum Rp 3,94 triliun, lingkungan hidup Rp 1,57 triliun, kesehatan Rp 1,74 triliun dan bidang perhubungan Rp 1,08 triliun.
Dalam pelaksanaan APBD DKI 2009, pria kelahiran Jakarta 10 April 1948 itu meminta perhatian serius kepada seluruh pimpinan SKPD supaya dalam melaksanakan kegiatannya mampu berperan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi Jakarta. “Semua kegiatan dilaksanakan tepat waktu dengan target yang terukur dan sasaran yang jelas,” imbuh dia. Pimpinan SKPD harus mengamankan setiap rupiah uang rakyat dalam APBD dari berbagai kebocoran dan penyimpangan serta melakukan upaya maksimal untuk merealisasikan seluruh program. Khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, hendaknya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu takut atau rasa khawatir yang berlebihan. Segera menyusun anggaran kas untuk tiga bulan kedepan dengan memprioritaskan belanja modal. Selain itu, kepala SKPD harus memperhatikan komposisi honorarium dalam satu kegiatan pada Belanja Langsung dalam komponen belanja pegawai dibatasi maksimal 40 persen dari anggaran kegiatan yang tersedia.
“Ini merupakan catatan dari Departemen Dalam Negeri,” ungkap Fauzi Bowo. Segera menyusun neraca akhir tahun SKPD dan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), karena BPKP telah menyiapkan 100 personil untuk membantu SKPD DKI. Fauzi juga memerintahkan agar segera melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2008. Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Sekretaris Daerah selambat-lambatnya akhir Januari 2009. “Kalau terlambat. Pimpinan SKPD saya persilahkan mencari pekerjaan lain saja,” tegas dia. Ketegasan itu diperlihatkan Fauzi karena dari pelaksanaan APBD 2008, ada sejumlah catatan yang harus mendapat perhatian seluruh SKPD. Dari hasi monitoring, terdapat 33 SKPD yang penyerapannya dibawah 60 persen seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Koperasi danUKM, Dinas Pertamanan, Biro Perlengkapan,Kantor Pelayanan Pemakaman dan Kantor Arsip Daerah.
Sementara menanggapi adanya kecenderungan penyampaian Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh SKPD menumpuk menjelang akhir tahun anggaran yaitu pada bulan November dan Desember. Fauzi Bowo menegaskan, ke depan fenomena tersebut tidak boleh kembali terulang. Seperti diketahui pada tahun anggaran 2008, jumlah SPP yang disampaikan pada bulan Desember mencapai 17.007 SPP atau 53 persen dari total SPP bulan Januari–November yang mencapai 32.173 SPP. “Ke depan hal ini tidak boleh terjadi lagi. Tiap kegiatan harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan tidak boleh ditunda-tunda lagi,” kata dia.
Demikian juga dengan pelaksanaan e-tender. Hal ini juga wajib dilaksanakan setiap SKPD. Karena berdasarkan pengalaman tahun lalu, dari 61 SKPD yang wajib melaksanakan e-tender, hanya 40 SKPD yang sudah melaksanakan dengan jumlah 786 kegiatan tender dengan nilai Rp 866.021 miliar atau hanya 22 persen dari realisasi Belanja Modal. “Untuk tahun anggaran 2009, saya harapkan minimal 50 SKPD melakukan E-tender,” tandasa Fauzi Bowo. Juga pengeluaran sebesar Rp 16,82 triliun atau lebih kecil Rp 1,14 triliun dibandingkan 2007 yang berjumlah Rp 17,96 triliun. Kondisi ini sangat menurun bila dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 75,67 persen dari target yang ditetapkan.
Kendati demikian, nilai positif dari pelaksanaan APBD yaitu penerimaan murni sebeser Rp 20,148 triliun, meningkat Rp 3,059 triliun dibandingkan thaun 2007 yaitu Rp 17,089 triliun. Saldo kas mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 4,41 triliun atau 21,63 dari total APBD. Hal ini terjadi karena penerimaan m
elonjak 104,10 persen, sedangkan realisasi belanja hanya 82,47 persen, menurun 4,4 persen dibandingkan 2007 sebesar 86,87 persen.
0 komentar:
Posting Komentar