JALAN KELUAR REPUBLIK INDONESIA

Perjuangan melawan imperialisme dan pemerintahan SBY-Kalla yang menjadi kakitangannya telah kita insyafi bersama sebagai problem mendasar dari rakyat Indonesia. Fragmentasi gerakan sebagai persoalan mendasar dari perjuangan dan gerakan rakyat sehingga potensi perjuangan rakyat yang sedemikian besar gagal ditransformasikan menjadi kekuatan politik, sehingga gerakan mengalami perpecahan dan kelemahan diberbagai lini perjuangan (ekstraparlemen dan parlementer) kiranya juga telah menjadi pengertian dan kesadaran umum di kalangan para pimpinan gerakan rakyat. Itulah kenapa kita memandang arti penting politik front persatuan di dalam kerangka menyusun barisan gerakan rakyat yang anti imperialis sebagai pekerjaan pokok kita. Karena tanpa persatuan, tanpa menyusun formasi barisan rakyat didalam perjuangannya melawan imperialisme, kiranya problem fragmentasi gerakan, problem lemahnya lini gerakan ekstraparlemen dan parlementer tidak akan pernah mendapat jalan keluarnya.

Inilah tekanan kerja kita selama hampir 5 bulan ini di dalam kerangka menyatukan berbagai-bagai unsur gerakan rakyat yang progresif, yang kerakyatan, yang demokrat ke dalam satu barisan yang anti imperialis. Barisan yang karena kepentingannya untuk memusatkan kekuatan gerakan rakyat akan dapat menjadi alternatif kekuatan politik bagi rakyat. Untuk mensukseskan garis programatik dan stratak kita telah merumuskan alternatif ekonomi dari perjuangan melawan imperialisme, kita telah merampungkan pogram minimum dari persatuan yang merupakan jalan keluar krisis ekonomi dan kesejahteraan yang dialami rakyat, telah menjadi semakin teguh kesadaran kita bahwa tanpa ada kekuatan alternatif yang dibangun oleh gerakan rakyat sendiri sebagai kekuatan yang berkuasa sebagai program politik kita sebagai satu-satunya jalan keluar politik, kita juga telah mempunyai kesimpulan bahwa Pemilu 2009 adalah momentum penting bagi gerakan rakyat sehingga gerakan harus menyiapkan langkahnya dengan baik. Semua itu telah kita simpulkan, telah kita jelaskan seterang-terangnya di dalam dokumen Proposal Front Persatuan yang tentunya telah kita pahami bersama.

Apa yang telah kita capai dari pekerjaan selama 5 bulan ini? Kita telah menjalankan pekerjaan untuk menjelaskan problem-problem gerakan rakyat, bahwa persatuan adalah jalan keluar satu-satunya kepada hampir seluruh unsur gerakan rakyat, terutama di nasional, dan juga di daerah-daerah yang dilakukan oleh panitia di daerah-daerah. Dari berbagai forum diskusi, dan forum pertemuan, baik di kantor PRD, di kantor Walhi dan KPA, hingga kita datangi satu per satu unsur-unsur gerakan rakyat yang kita nilai mempunyai karakter perjuangan yang anti imperialis.

Secara singkat dapat kita laporkan sebagai berikut. Secara umum dari unsur-unsur yang bersedia datang dalam diskusi-diskusi yang kita selenggarakan menyetujui sepenuhnya bahwa perjuangan melawan imperialisme dan pemerintahan SBY-Kalla yang menjadi kakitangannya sebagai problem dan musuh pokok dari perjuangan rakyat Indonesia. Telah terjadi juga kesamaan pandangan bahwa fragmentasi gerakan baik yang berdasarkan sektoralisme, lokalisme, dan isu menjadi penyebab kenapa gerakan rakyat dan kekuatan anti imperialisme tidak sanggup menjadi kekuatan yang siginifikan. Karakter persatuan yang aktifisme, kegagalan gerakan dalam menyamakan langkah dalam berbagai momentum penting seperti Pemilu juga disimpulkan menjadi penyebab gagalnya ruang politik kiri/kerakyatan lahir di dalam sistem politik --yang ironisnya justru lebih terbuka, dan keterbukaan itu sendiri merupakan jerih payah dari gerakan rakyat sendiri.

Secara spesifik juga telah didiskusikan secara mendalam tentang tawaran kepada unsur-unsur gerakan untuk melakukan respon bersama di dalam menghadapi momentum Pemilu 2009. Dari tanggapan yang muncul dapat kita gambarkan sebagai berikut: Secara umum dari berbagai unsur gerakan rakyat yang kita ajak untuk bersatu mayoritas berpandangan bahwa momentum Pemilu 2009 adalah penting untuk direspon oleh gerakan. Perubahan cara pandang terhadap momentum elektoral ini sebenarnya merupakan suatu perkembangtan yang positif, sutau perubahan mindset karena selama ini sikap yang berkembang secraa umum di kalangan gerakan adalah momentum elektoral borjuis dalam situasi apapun tidak memberi manfaat bagi perjuangan rakyat. Namun muncul perbedaan di dalam persoalan perspektif alat yang mesti dipersiapkan. Ada kelompok yang berpandangan lebih baik menggunakan alat yang sudah definitif –maksudnya sudah ada dan prosesnya sedang berjalan secara legal, di dalam hal ini adalah bergabung dengan PPR dan atau melakukan blocking ke PDI-P. Inti dari gagasan ini didasari dari pesimisme bahwa gerakan rakyat akan sanggup membangun alat elektoralnya sendiri, paling tidak hingga 2009. Ada juga minoritas kelompok gerakan yang tiak menganggap penting momentum Pemilu 2009, termasuk langkah-langkah persiapannya. Argumentasinya adalah lebih baik alat yang dibangun adalah front persatuan anti imperialisme saja – atau dalam bahasa yang lain adalah respon elektoral tidak perlu bagi gerakan anti imperialisme. Tentang situasi kerja-kerja persatuan di daerah-daerah tentunya kawan-kawan lebih menguasai persoalannya.

Dari pandangan dan berbagai perspektif yang itu muncul juga tawaran untuk mempertemukan kita dengan PPR dan berharap akan terjadi persatuan gerakan rakyat yang lebih kuat di dalam wadah PPR. Kita menanggapi secara piositif tawaran ini, baik melakukan pendekatan langsung ke PPR, hingga penerimaan terhadap beberapa organisasi yang bersedia menjadi mediator. Hingga konferensi ini berlangsung pertemuan yang melalui mediator ini belum terjadi.

Itulah gambaran secara umum dari hasil-hasil kerja persatuan selama lima bulan ini. Dari rangkaian proses ini dan juga keyakinan kita sedari awal berdasarkan analisa terhadap situasi ekonomi politik dan situasi gerakan rakyat bahwa potensi gerakan rakyat secara obyektif berkemampuan membangun alat alternatif secara bersama-sama. Oleh karena itu terhadap segala kebimbangan dan keraguan, dan atau masih sedikitnya unsur-unsur gerakan rakyat yang bersedia sedari sekarang untuk bersatu, dan secara bersama-sama membangun alat dan mempersiapkan langkah-langkah untuk merespon Pemilu 2009, persatuan untuk merspopn Pemilu 2009 di dalam kerangka proghram anti imperialis harus tetap kita jalankan. Kita sebagai gerakan yang dipersenjatai dengan metode berpikir materialis dan dialektis di dalam setiap tindakannya --tanpa melupakan pekerjaan-pekerjaan untuk terus memperluas agitasi propaganda tentang persatuan—dengan bergerak dari situasi yang nyata, dan bukan situasi yang seharusnya. Apalagi kita berada di dalam ruang politik dimana kita belum mampu secara dominan mempengaruhinya, kita dihadapkan pada keterbatasan tahap-tahap kerja yang harus dipersiapkan, dan menghadapi waktu yang terbatas pula. Segala kebimbangan dan keraguan tak lain adalah sisa-sisa empirisme yang telah semakin terkikis namun belum sepenuhnya hilang sebagai watak dari banyak unsur gerakan.


Bahan-Bahan Pertimbangan Sebagai Tambahan Untuk Rancangan Program Untuk Memperdalam Pengertian Rakyat Tentang Perjuangan Melawan Imperialisme

Kita telah mempunyai program perjuangan minimum/darurat sebagai jawaban dari penolakan dan perlawanan kita terhadap Imperialisme. Namun demikian adalah selalu menjadi kepentingan kita untuk setiap, dari waktu ke waktu, dengan mencermati setiap perkembangan yang ada baik ditingkat lokal, nasional, dan internasional, terus mencari metode dan taktik-taktik yang dapat setepat-tepatnya memberikan pengertian yang mudah dipahami oleh rakyat secara luas dari pengertian tentang apa itu imperialisme dan sepak terjangnya.
Kita telah mempunyai perspektif tentang ekonomi masa depan yang modern, kerakyatan, dan dijalankan dengan cara-cara yang merdeka/berdaulat untuk mengatasi, menggantikan susunan dan sistem ekonomi yang mengabdi pada kepentingan kaum imperialis. Di dalam program minimum kita telah mengidentifikasi dasar-dasar dan ekses dari persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang penting sebagai sebab, akibat, dan sekaligus jalan untuk mengeluarkan ekonomi Indonesia dan rakyat dari keterbelakangan ekonomi, dan kemerosotan kesejahteraan umum.

Di dalam rancangan program minimum telah begitu jelas bagi kita bahwa sumber-sumber kapital yang seharusnya dapat bersifat meningkatkan dna memodernkan tenaga produktif nasional telah dirampas oleh kaum imperialis yang didukung pemerintahan nasionalnya, yang bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, dan kapitalis kroninya untuk menjadi kakitangan bagi operasi kepentingan ekonominya di Indonesia. Itulah kenapa menjadi kepentingan utama kita dan syarat pokok untuk dapat melikuidasi kepentingan kaum imperialis, dan memutus ketergantungan terhadapnya dengan cara mensentralisasi seluruh aset-aset kapital nasional ke dalam tangan rakyat dengan cara: men-stop/menghentikan/menuntut penghapusan hutang luar negeri, menarik kembali seluruh obligasi rekapitalisasi perbankan, menasionalisasi selurub industri energi dan pertambangan, menasionalisasi perbankan nasional, dan menentang setiap upaya untuk memprivatisasi BUMN dan pengelolaan sektor-sektor ekonomi dan produksi yang strategis. Kita sangat paham bahwa dikuasainya sumber-sumber kapital ini oleh kepentingan kaum imperialislah yang menjadi salah satu sebab yang pokok relasi ekonomi dn hubungan produksi yang bersifat sangat menindas kepentingan mayoritas rakyat.

Belajar dari hukum perkembangan masyarakat dan perkembangan ekonomi kita juga telah mempunyai gambaran tentang akan diarahkan ke mana hasil-hasil dari program sentralisasi dari sumber-sumber dan aset kapital nasional. Prinsip yang harus dipegang adalah arah dari kebijakan ekonomi yang harus ditempuh adalah yang sanggup memberi jalan keluar terhadap keterbelakangan tenaga produktif nasional; bersifat massal untuk mengatasi ledakan pengangguran akibat kebijakan neoliberal; mampu memberi jalan keluar penyelamatan industri dalam negeri yang saat ini sekarat dan mengalami kebangkrutan masaal; serta yang pengelolaan, tujuan, dan hasil-hasilnya dibadikan untuk kepentingan mayoritas rakyat dan bukan segelintir elit kapitalis asing dan kapitalis dalam negeri yang menjadi kroninya yang serakah seperti yang selama ini terjadi. Singkatnya arah dari perspektif ekonomi masa depan adalah meletakan dasar-dasar dan syarat-sarat ekonomi dan sosial bagi program industrialisasi nasional yang berhasil agar tercipta landasan ekonomi nasional yang modern dan kokoh dan sanggup membuka lapangan kerja secara massal. Untuk itulah kenapa menjadi sangat penting untuk membangun industri (baja, mesin terutama mesin untuk modernisasi pertanian, farmasi, petrokimia, otomotif, telekomunikasi, serat optik dsb), juga penguasaan nasional terhadap seluruh industri nasional, sehingga tercipta lapangan kerja secara luas. Sementara program pendidikan (dari TK hingga perguruan tinggi) dan kesehatan gratis (dari biaya rawat inap, konsultasi medis, dan obat-obatannya) dibutuhkan untuk mencetak sumber daya kapital, sumber daya manusia yang terus meningkat kemampuan dan kualitasnya. Industri dalam negeri yang sudah ada, yang saat ini terancam kebangkrutan massal juga harus diselamatkan, karena jika tidak barisanb penagngguran akan bertambah panjang.

Semua perspektif dan arah masa depan dari perekonomian Indonesia sulit untuk diwujudkan jika tidak berdiri diatas landasan demokrasi yang terus diperkokoh, dan jika bukan kekuatan gerakan rakyat yang bersatu itu sendiri yang berkuasa. Oleh karena itu sisa-sisa militerisme harus dilenyapkan, komando teritorial tentara harus dibubarkan, bahkan juga isu-isu lainnya (penyelesaian pelanggaran ham, diskriminasi dan pelecehan hak-hak kaum perempuan dalan lain sebagainya) harus selalu menjadi lapangan perjuangan politik yang tidak kalah pentingnya. Inilah hakekat dari program minimum kita, Dasasila dari program perjuangan umum kita.


Tri Panji Persatuan Nasional sebagai Leitstar

Kita harus kembali pada persoalan awal, yaitu, kepentingan kita untuk selalu mendekatkan dan memudahkan penerimaan rakyat dari pengertian program perjuan melawan imperialisme sebagai musuh pokok rakyat Indonesia. Untuk kepentingan inilah kita harus betul-betul memahami kepentingan, praktek, dan karakter dari penghisapan oleh imperialisme ini di Indonesia.
Tak seperti awal abad 20, dimana kepentingan pokok dari imperialisme-kolonial dimana kepentingan utamanya di Indonesia (Hindia Belanda) adalah menjadikannya Indonesia sebagai pusat produksi kapitalisme perkebunan yang agraris untuk menghasilkan komoditi pertanian bagi pasar-pasar di eropa, dan karenanya dibutuhkan sentralisasi tanah dalam skala yang luas ke dalam tangan kaum imperialis, dan karenanya rakyat Indonesia dibutuhkan juga sebagai sumber buruh murah. Juga tidak seperti imperialisme yang lebih kuno, yang lebih awal, yang kepentingan utama dari imperialisme-kolonial lebih kuat berwatak merkantilis/monopoli di sektor perdagangannya saja.
Seiring dengan semakin pesatnya industri di negeri-negeri pusatnya imperialis yang berdiri diatas basis eksploitasi kolonial, sebenarnya, sejak Orde Baru, kepentingan pokok dari kaum imperilias dan negeri-negeri imperialis terhadap negeri seperti Indonesia adalah sebagai sumber bahan baku utama bagi industri modern di negeri-negeri imperialis utama. Sumber bahan baku apa? Bukan hasil-hasil pertanian dan perkebunan, karena sejak awal dekade 1970-an kemampuan produksi industri pertanian di negeri-negeri imperialis sendiri sudah sanggup dipenuhi sendiri. Apalagi ketika mulai banyak ditemukan bahan-bahan sintetis yang dapat menggantikannya. Bahkan jika kita lihat perkembangan ekonomi dewasa ini, oleh karena berlebihnya produksi pertanian di negeri-negeri pusatnya imperialis, terjadi perang perdagangan diantara mereka sendiri, antara imperialis pertanian Eropa dengan Ameika, Amerika-dengan Jepang dan sebagainya. Di dalam hubungannya dengan negeri-negeri seperti Indonesia, kepentinganya sudah berubah seratus delapan puluh derajat, yaitu, rakyat Indonesia hanya dibutuhkan sebagai pasar produk-produk pertanian.

Lalu sumber bahan baku apa yang dibutuhkan? Sumber-sumber dan hasil-hasil pertambangan minyak, energi, dan mineral di negeri-negeri seperti Indonesialah yang hingga sekarang terus mereka buru, dan bagaimanapun caranya untuk dikuasai, dan mengeruk keuntungan daripadanya. Untuk kepentingan apa? Pertama, untuk menghidupkan industri modern di negeri mereka sendiri. Karena banyak sumber-sumber energi dan mineral penting hingga kini belum bisa tergantikan dengan sumber-sumber sintetik atau rekayasa lainnya. Kalaupun ada penemuan sulit dioperasionalkan karena bertabrakan kepentingan dengan raksasa-raksasa imperialis pertambangan dan mineral yang sudah mapan. Kedua, hasil-hasil pengolahan sumber energi dan mineral yang bahan bakunya dari negeri-negeri seperti Indonesia hasil-hasil produksinya selain untuk memenuhi kebutuhan indusrti penolahan dan barang konsumsi bagi negerinya sendiri bahkan juga diekspor kes seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana menjelaskan bahwa produksi baja terbesar justru ada di Jepang, sebuah negeri yang tidak mempunyai pertambangan bijih besi? Demikian juga konsumsi minyak terbesar, adalah juga di negeri-negeri imperialis utama. Atau kenapa AS mau mengeluarkan ratusan miliar dollar untuk menyerbu Irak? Apakah untuk “mempertahankan reputasi sebagai pahlawan demokrasi” di dunia? Bagi kita sudah jelas, politik luar negeri AS sejak dulu hingga sekarang adalah pembunuh rejim-rejim demokratik di berbagai negara, politik luar negeri AS adalah tunggal yaitu mengamankan politik imperialisnya di seluruh dunia, bagaimanapun caranya.

Oleh karena begitu berharganya hasil-hasil pertambangan energi dan mineral, cara-cara politik apapun akan digunakan. Menjadi sponsor, otak, dan pendukung utama pembantaian massal jutaan rakyat Indonesia dan mengantar kediktatoran Orde baru berkuasa selama 32 tahun, dan kini oleh karena epik kolonialisme dengan cara-cara militer sudah sulit untuk dijalankan, kaum imperialis dan pemerintahan nasionalnya menggunakan senjata-senjata baru. Senjata yang paling efektif dan mematikan adalah melalui politik hutang luar negeri. Jadi politik hutang luar negeri adalah senjata utamanya kaum imperialis. Melalui senjata inilah begitu mudahnya kaum imperialis mengambil-alih industri pertambangan di Indonesia, karena liberalisasi investasi, termasuk sektor pertambangan selalu menjadi syarat pencairan hutang. Bagi perekonomian nasional hutang luar negeri selain membuat takluk terhadap nafsu kaum imperialis untuk menguasai industri pertambangan juga telah menimbulkan beban nasional yang permanen, yaitu, terkurasnya keuangan negara. Jadi dengan senjata utang luar negeri, selain mendapat keuntungan dari syarat-syarat yang dipaksakan (liberalisasi investasi, privatisasi dsb), kaum imperialis dan pemerintahan nasionalnya juga mendapat keuntungan dari bunga, biaya komitmen, jasa kontraktor dan konsultan.

Penguasaan industri pertambangan, dan menjadikan Indonesia sebagai pasar, adalah jantungnya kepentingan utama imperialisme di Indonesia. Dan hutang luar negeri adalah senjata utamanya kaum imperialis di Indonesia. Akibat dan dampak yang harus ditanggung oleh Rakyat Indonesia tidak kepalang tanggung besarnya: kekuatan produktif dalam negeri dilumpuhkan, dihambat, dan dihancurkan yang mengakibatkan industrialisasi nasional menjadi tidak bisa dijalankan –seluruh kebutuhan nasional dari barang modal (bahan baku, bahan setengah jadi dan teknologi) hingga barang konsumsi selalu dijalankan dengan impor, impor, dan impor; sebagai dampak lanjutan dari kebangkrutan industri dalam negeri tingkat kesejahteraan rakyat terus merosot, dan angka pengangguran yang sangat besar.

Oleh karena itu perjuangan kita menentang imperialis harus diarahkan kepada jantungnya kepentingan pokok kaum imperialis itu sendiri, dengan melumpuhkan senjata utama dari kaum imperialis itu sendiri. Program nasionalisasi industri pertambangan dan penghapusan hutang luar negeri adalah program perjuangan yang harus dikedepankan . Program ini juga menjadi kata kunci bagi dapat dijalankannya program industrialisasi nasional.

Kembali pada persoalan kenapa dibutuhkan satu fokus program tuntutan yang dapat memudahkan penerimaan dan pengertian rakyat terhadap imperiliasme. Imperialisme dalam kesadaran awam cukup sulit untuk menemukan identifikasinya yang utama, bahkan di kalangan aktifis pun kesulitan untuk menajamkan isu ini oleh karena terlalu luasnya propaganda tentang imperialisme ini. Isu: Hapuskan Hutang; ambil-alih perusahaan tambang: bangun pabrik (industri) nasional demi kesejahteraan rakyat!! dapat menjadi pintu masuk yang memudahkan untuk menjelaskan program minimum kita, juga segi-segi, dan aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, bahkan juga kebudayaan dari praktek dan manifestasi kepentingan imperialisme lainnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak. Tri Panji Persatuan Nasional, yang anti imperialis, yaitu: Hapuskan Hutang; ambil-alih perusahaan tambang: bangun pabrik (industri) nasional demi kesejahteraan rakyat!! adalah leitstar (bintang penuntun arah) bagi agitasi propaganda perjuangan melawan imperialisme secara lebih utuh.

Pengalaman perjuangan rakyat di beberapa negara menempuh metode yang demikian itu. Isu nasionalisasi pertambangan menjadi energi utama kebangkitan gerakan rakyat dihampir seluruh continen Amerik Latin, bahkan mengantar naik beberapa Pemerintahan yang progresif-kerakyatan seperti Chaves dan Morales. Belum lama ini kita juga melihat bagaimana isu protes terhadap Freeport dan perebutan Blok Cepu menjadi isu yang sangat politis. Dan soal ini, karena menyangkut jantungnya kepentingan imperialis, menjadi kelihatan jelas bagaimana Pemerintahan SBY-Kalla kesulitan untuk memenuhi memberi sogokan terhadap tuntutan yang berkembang ini. Terhadap tuntutan penghapusan hutangpun Pemerintahan SBY-Kalla juga kelihatan watak kompradornya, begitu hati-hati dan takutnya, dan merubah haluan dari gerakan penghapusan hutang menjadi program penjadwalan ulang pembayaran –inipun tuntutan periode waktunya sangat pendek dan tanpa pembekuan bunga hutang--, penghapusan sebagian kecil hutang saja melalui program belas kasihan/debt-swap –dan bukan atas dasar keadilan, dan dalam bentuk hibah dalam hal bantuan keuangan dari luar negeri.

Oleh karena itu fokus program terhadap Tri Panji Persatuan Nasional juga akan memudahkan pengertian rakyat tentang siapa kaki-tangan/komprador utama yang menjadi agen dan kepanjangan tangan dari penghisapan sebuas-buasnya kaum imperialis terhadap rakyat Indonesia. Tri Panji Persatuan Nasional akan menyudutkan Pemerintahan SBY-Kalla hingga ke tepi situasi dimana topengnya sebagai kaki-tangan kepentingan kaum imperialis tak bisa ditutup-tutupi dan dipoles dengan konsesi apapun, seperti kebiasaan SBY-Kalla selama ini dalam meredam protes-protes rakyat dengan memberi sogokan BLT, penurunan tarif pelabuhan, membatalkan revisi UU No 13, menuna kenaikan TDL dan sebagainya.